Artikel

SPBU Mini, yang juga dikenal sebagai pertashop, adalah bentuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) berskala kecil yang dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, desa, atau lokasi yang sulit dijangkau oleh SPBU besar. Pertashop merupakan bagian dari program kemitraan yang diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero) untuk memperluas akses masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak …

PENERAPAN STANDAR SPESIFIK UNTUK USAHA DAN ATAU KEGIATAN SPBU MINI DAN SEJENISNYA DI WILAYAH KERJA BPSILHK MAKASSAR Read More »

Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan pada tahun 2024 telah mencapai 281 juta jiwa. Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah kebutuhan akan rumah tempat tinggal. Kondisi ini mendorong pengembang melakukan pembangunan dan penyediaan rumah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis perumahan yang marak dikembangkan oleh pengembang saat ini ada pembangunan perumahan subsidi atau …

DUKUNGAN BPSILHK MAKASSAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS STANDAR FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA TAPAK (RST) Read More »

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Reklamasi wilayah pesisir menjadi kegiatan yang marak terjadi hampir di seluruh Indonesia …

UJI TERAP STANDAR KHUSUS FORMULIR KA-ANDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR di SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA Read More »

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri (Keppres, 1996). Umumnya kawasan industri diisi oleh beberapa industri manufaktur, yaitu industri pengolahan berbagai jenis bahan mentah menjadi sebuah produk. Tak dapat dipungkiri, perkembangan industri dewasa ini sangat pesat …

UPAYA PENYEMPURNAAN STANDAR KHUSUS FORMULIR KA-ANDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI MELALUI UJI TERAP STANDAR KE ENTITAS Read More »

Limbah medis masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik. Limbah ini berasal dari aktivitas medis yang menghasilkan limbah infeksius, bahan kimia kedaluwarsa, hingga limbah farmasi kedaluwarsa. Data dari Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat  limbah medis  yang harus dikelola mencapai 20 ton …

BPSILHK MAKASSAR MELAKSANAKAN KEGIATAN UJI TERAP FORM KA ANDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 SECARA TERMAL MENGGUNAKAN INSINERATOR Read More »

Gambar 1. Ruang Mesin Turbin PLTMH Bonto Salama, Kab. Sinjai Kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi bagian Selatan yang semakin tinggi membuat PT. PLN (Persero) berencana menambah produksi listrik sebesar 1.488 MW sampai Tahun 2030 mendatang. Kapasitas listrik di Sulawesi saat ini mencapai sekitar 3.215 MW, di mana jumlah tersebut belum mampu memenuhi semua permintaan listrik, …

UJI TERAP STANDAR KHUSUS FORMULIR UKL-UPL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR SKALA KECIL (MINIHIDRO) S/D SKALA MENENGAH (PLTMH/PLTASM) DI WILAYAH KERJA BPSILHK MAKASSAR Read More »

Longsor adalah pemindahan massa tanah secara tiba-tiba, dengan volume yang sekaligus dalam jumlah yang besar. Longsor dapat terjadi karena beberapa kondisi seperti lereng yang cukup curam, kandungan  air dalam tanah yang jenuh, tanah yang kurang padat, batuan yang kurang kuat, pengikisan atau erosi dan adanya material timbunanan pada tebing.  Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah …

Uji terap Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Usaha dan/atau Kegiatan Konstruksi Bangunan Penahan Longsor di Sulawesi Selatan Read More »

Perhutanan sosial (PS) merupakan strategi tata kelola formal di mana hak atas sumber daya dan tanggung jawab pengelolaan hutan dialihkan kepada kelompok pengguna yang paling dekat dengan hutan. Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Perhutanan Sosial dikelola dalam lima skema, yaitu Hutan Kemasyarakatan …

UJI TERAP STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Read More »

Perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara lestari demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui, maka masyarakat secara legal dapat memanfaatkan dan mengelola hutan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian (https://www.menlhk.go.id/program/perhutanan-sosial). Silvofishery …

UJI TERAP STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL : SILVOFISHERY DI PROVINSI SULAWESI SELATAN Read More »

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83 tahun 2016 mendefinisikan Perhutanan Sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa …

PERAN BPSILHK MAKASSAR DALAM MEWUJUDKAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA AREAL PERHUTANAN SOSIAL MELALUI UJI TERAP STANDAR KHUSUS PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL: PENYEDIAAN JASA LINGKUNGAN AIR Read More »