Artikel

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang penting di Indonesia, untuk perlindungan dan pengawetan perwakilan tipe ekosistem alami, yaitu ekosistem Karst, ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah dan ekosistem Hutan Pegunungan Bawah. Kawasan TN Babul secara administratif pemerintahan terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri …

PERLUNYA PENDAMPINGAN PENERAPAN SPM-FP PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Read More »

Kawan BPSI, Tim BPSILHK Makassar yang terdiri dari Ramdana Sari, Nur Hayati, Heri Suryanto, Andarias Ruru dan Siti Amaliyah Fatman, pada 15-16 November 2022, melaksanakan kegiatan penilaian terhadap pengelola objek wisata alam dalam menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat pada fasilitas publik (SPM-FP) Pariwisata Alam di Kota Parepare. Penilaian kesesuaian ini merupakan kegiatan untuk menilai bahwa pelayanan …

Penilaian Penerap SPM-FP Pariwisata Alam Read More »

Penandatanganan proyek kerjasama AFoCO/023/2021 antara Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan AFoCO (Asian Forest Cooperation Organisation) tentang “Innovative Solutions for Climate Change and Biodiversity Landscape Strategy to Support SDGs in Indonesia” (Solusi Inovatif untuk Strategi Lanskap Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim Dalam Mendukung SDGs di Indonesia) telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2021. Kerjasama …

Perjanjian Kesepakatan Sebagai Legal Evidence Petani Mengelola Lahan Hutan Read More »

BP2LHK Makassar – Indonesia memiliki banyak sekali jenis  tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan tradisional, minuman herbal dan jamu. Terdapat satu tanaman obat yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Tanaman ini tumbuh liar di wilayah pegunungan, perbukitan atau lereng dan berasal dari Brazil dikarenakan hal tersebut tanaman obat ini disebut ‘kayu brazil’ tanaman …

Mengenal Secang, Tumbuhan Herbal dengan Sejuta Manfaat Read More »

BP2LHK Makassar– Peraturan Desa (Perdes) ini sangat penting diwujudkan yang akan berfungsi sebagai payung hukum agar pemerintah desa dapat membuat program-program yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat dengan menggunakan dana desa. Peneliti Ekonomi Kehutanan dari Balai Litbang LHK Makassar Nur Hayati, SP., M.Sc yang bersama timnya telah berhasil mendampingi sebuah desa di Kabupaten Bulukumba …

Pengalaman Pendampingan Pembuatan PERDES bersama Peneliti Ekonomi Kehutanan BP2LHK Makassar Read More »