BPSILHK Makassar

Artikel

PELAKSANAAN UJI TERAP STANDAR UKL-UPL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU OLEH BPSILHK MAKASSAR

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024 menargetkan 100 standar yang akan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satunya yang menjadi target standar yang akan ditetapkan adalah standar Form UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan penerapan standar Industri Penggergajian Kayu. Usaha dan/atau kegiatan industri penggergajian kayu tersebut tercakup dalam bidang usaha dengan …

PELAKSANAAN UJI TERAP STANDAR UKL-UPL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU OLEH BPSILHK MAKASSAR Read More »

BPSILHK MAKASSAR MELAKUKAN UJI TERAP STANDAR FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KOMERSIL

Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai 281,603 juta jiwa pada pertengahan 2024. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya jumlah kebutuhan rumah tempat tinggal. Angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 12,7 juta dan diperkirakan akan terus bertambah. Hal tersebut terakumulasi …

BPSILHK MAKASSAR MELAKUKAN UJI TERAP STANDAR FORMULIR UKL-UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KOMERSIL Read More »

PENERAPAN STANDAR SPESIFIK FORM UKL-UPL PEMBANGUNAN PEMECAH GELOMBANG DI WILAYAH KERJA BPSILHK MAKASSAR

Bangunan Pemecah Gelombang atau Break Water adalah konstruksi pengaman pantai yang bertujuan untuk mengurangi energi (gaya-gaya) gelombang di belakang struktur, disamping untuk melindungi kolom pelabuhan terhadap gangguan gelombang. Disisi lain juga dapat bertujuan untuk mencegah erosi pantai. (Kementerian PU, 2020) Bangunan pemecah gelombang berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua macam yaitu pemecah gelombang sambung pantai dan …

PENERAPAN STANDAR SPESIFIK FORM UKL-UPL PEMBANGUNAN PEMECAH GELOMBANG DI WILAYAH KERJA BPSILHK MAKASSAR Read More »

PENERAPAN STANDAR KHUSUS FORMULIR UKL- UPL INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK DI SULAWESI

Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra penghasil batu bata dari tanah liat/keramik.  Beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan yang banyak terdapat industri batu bata yaitu Kabupaten Gowa, Takalar, Pinrang, Bone, Sidenreng Rappang, Pinrang, dan Bulukumba.  Di Sulawesi Barat, industri batu bata banyak dijumpai di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar.  Sebagian besar industri tersebut merupakan usaha kecil …

PENERAPAN STANDAR KHUSUS FORMULIR UKL- UPL INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK DI SULAWESI Read More »

HASIL BERHARGA DARI RAPAT SHARE LEARNING DAN LOKAKARYA KERJA SAMA PUSTARHUT DENGAN DLHK SULAWESI SELATAN MELALUI AFOCO PROJECT 023/2021

Dalam upaya memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan, Pusat Studi dan Pengelolaan Hutan (Pustarhut) bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Selatan melalui AFoCO Project 023/2021 telah mengadakan Rapat Share Learning dan Lokakarya.Kegiatan ini menghasilkan berbagai pengetahuan dan pengalaman penting, termasuk di antaranya Pembangunan Plot Demonstrasi (Demplot) di kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan …

HASIL BERHARGA DARI RAPAT SHARE LEARNING DAN LOKAKARYA KERJA SAMA PUSTARHUT DENGAN DLHK SULAWESI SELATAN MELALUI AFOCO PROJECT 023/2021 Read More »

PERLUNYA PENDAMPINGAN PENERAPAN SPM-FP PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang penting di Indonesia, untuk perlindungan dan pengawetan perwakilan tipe ekosistem alami, yaitu ekosistem Karst, ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah dan ekosistem Hutan Pegunungan Bawah. Kawasan TN Babul secara administratif pemerintahan terletak di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri …

PERLUNYA PENDAMPINGAN PENERAPAN SPM-FP PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Read More »

Pengelola Objek Wisata Alam di Kota Pare-Pare Berkomitmen untuk Menerapkan SPM-FP Pariwisata Alam

Standar Pelayanan Masyarakat pada Fasilitas Publik (SPM-FP) merupakan standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaiannya, dibina dan diawasi. Standar pelayanan masyarakat tersebut bertujuan untuk menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan dengan layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik. SPM-FP tertuang dalam Permen LHK Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016. Sedangkan untuk menerapkan dan menilai …

Pengelola Objek Wisata Alam di Kota Pare-Pare Berkomitmen untuk Menerapkan SPM-FP Pariwisata Alam Read More »

Penilaian Penerap SPM-FP Pariwisata Alam

Kawan BPSI, Tim BPSILHK Makassar yang terdiri dari Ramdana Sari, Nur Hayati, Heri Suryanto, Andarias Ruru dan Siti Amaliyah Fatman, pada 15-16 November 2022, melaksanakan kegiatan penilaian terhadap pengelola objek wisata alam dalam menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat pada fasilitas publik (SPM-FP) Pariwisata Alam di Kota Parepare. Penilaian kesesuaian ini merupakan kegiatan untuk menilai bahwa pelayanan …

Penilaian Penerap SPM-FP Pariwisata Alam Read More »

Perjanjian Kesepakatan Sebagai Legal Evidence Petani Mengelola Lahan Hutan

Penandatanganan proyek kerjasama AFoCO/023/2021 antara Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan AFoCO (Asian Forest Cooperation Organisation) tentang “Innovative Solutions for Climate Change and Biodiversity Landscape Strategy to Support SDGs in Indonesia” (Solusi Inovatif untuk Strategi Lanskap Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim Dalam Mendukung SDGs di Indonesia) telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2021. Kerjasama …

Perjanjian Kesepakatan Sebagai Legal Evidence Petani Mengelola Lahan Hutan Read More »

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Cempaka Indah di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah

Desa Somagede terletak di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa ini memiliki potensi alam yang dikenal dengan nama hutan Watu Jali. Hutan Watu Jali merupakan hamparan pinus dengan kondisi yang masih asri. Pengelolaan hutan Watu Jali sendiri berada di bawah kewenangan KPH Kedu Selatan, Jawa Tengah. Sekitar tahun 2019, kepala Desa Somagede, Bapak Samsi, …

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Cempaka Indah di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah Read More »

Scroll to Top